Oleh: Dr. Suhardin, M. Pd, Sekretaris LDK PP Muhammadiyah
Kemerdakaan adalah hak segala bangsa. Oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan perikeadilan.
Penjajah adalah eksploitir segenap sumber daya yang ada di kawasan jajahannya. VOC sebuah perusahaan raksasa Belanda, yang berusaha untuk mengekploitasi segenap rempah-rempah, dan segenap sumber daya yang terdapat di kawasan nusantara, berusaha dieksploitasi sedemikian rupa, untuk meraup keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa menghiraukan keadilan dan kemanusiaan.
Penjajah berorientasi keuntungan tanpa hirau dengan keadilan dan kemanusiaan.
Kemerdekaan berusaha dengan sekuat tenaga untuk melindungi dan menjamin segenap anak bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut dalam menegakkan perdamaian dunia berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Inodnesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah/kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Bangsa merdeka berusaha untuk mewujudkan secara nyata prinsip konstitusi; melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan anak bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan berpartisipasi aktif menciptakan perdamaian dunia.
Bangsa merdeka memastikan perwujudan nilai-nilai pancasila; ketuhanan yang maha esa (tauhid), kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kepemimpinan bil hikmah dengan permusyawaratan perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia nyata, bukan retorika dan pidato dalam acara formal.
Khittah kemerdekaan diwujudkan dengan perlindungan yang hakiki segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, dengan berprinsip keadilan, bukan pengadilan yang formalitas dan administratif.
Kesamaan hak dan memiliki akses yang sama dalam mendapatkan keadilan, bukan discriminative berdasarkan kekayaan dan turunan.
Rakyat mendapatkan kesejahteraaan berbasis keadilan, bukan eksploitasi kelompok kecil dalam pengelolaan sumber daya alam, sehingga rakyat hidup dalam garis kemiskinan.
Rakyat mendapatkan pendidikan yang layak, berkualitas dan berdaya saing, bukan menikmati kebodohan secara turun temurun. Negara hadir dalam menciptakan perdamaian dunia yang berbasis kepada nilai-nilai pancasilais.
Mensyukuri kemerdekaan haruslah terlihat dalam kasat mata dengan berupaya untuk menjaga dan memelihara keseimbangan alam (equalibrium), memperhatikan satu spesies dengan spesies lain dalam komunitas, sehingga alam memiliki kelangsungan hidup (sustainable) yang tidak terbatas dengan durasi waktu, sampai pada hari yang dijanjika Allah.
Namun sikap antroposentrism pada sebagian manusia yang merasa menjadi makhluk superioritas, sehingga membuatnya menguasai alam dengan tuna literasi, tuna ekologis dan tuna morality. Manusia membabibuta melakukan eksploitasi alam tanpa melihat asas keseimbangan (equalibrium) dan asas keberlanjutan (sustainable).
Hutan dibabat (deforestarasi) untuk memenuhi hasrat kuasa membentuk kota baru, pengembangan pemukiman baru, perluasan dan pengembangan perkebunan, membuka lahan pertambangan untuk kegiatan eksploitasi mineral dan bahan bakar, sehingga mengurangi fungsi hutan sebagai penjaga keseimbangan air (hidronisasi), keseimbangan iklim (climatisasi), wahana dan habitat flora dan fauna, menjadi conservation dan biodiversity serta fungsi wisata tourism.
Hutan berkurang secara significant, sehingga dirasakan dampaknya pada aliran air tidak seimbang, menghasilkan banjir dan kekeringan.
Iklim tidak beraturan, mengalami anomali, membuat kekacauan musim. Tidak jelas lagi waktu musim barat dan musim timur, musim utara dan musim selatan.
Anomali musim, berdampak pada panen buah yang tidak teratur, karena kiriman serbuk sari tidak terjadwal oleh putaran arah angin.
Demikian juga halnya dengan arus air laut, gerakan ikan berbasis arus laut dan kadar mineral air, sehingga menjadi penanda bagi nelayan untuk melakukan penangkapan ikan pada musim tertentu dan lokus tertentu, sekarang nyaris tidak jelas.
Petani dan nelayan tidak bisa mengukur kapan menanam dan kapan panen. Nelayan tidak bisa lagi menentukan zona tangkapan ikan, berbasis arah angin pada musim tertentu.
Inilah bentuk nyata anomali kehidupan akibat kerusakan lingkungan.
Dirgahayu kemerdekaan bukan hanya sekedar menabur dan menegakkan umbul-umbul dan mengibarkan sangsaka, merekrut paskibra dengan rapi tanpa hijab, berlomba tarik tambang, memanjat batang pinang, tetapi segenap elite bangsa harus melakukan refleksi apakah kemerdekaan telah dirasakan oleh segenap anak bangsa.
Apakah anak bangsa sudah mendapatkan hak keadilan yang sama di depan hukum, apakah anak bangsa sudah terbebas dari belenggu kemiskinan, apakah anak bangsa sudah mendapatkan pendidikan yang berkualitas, apakah bangsa kita Indonesia ini sudah dipandang dan disegani oleh bangsa lain, dapat berperan aktif menciptakan perdamaian dunia berbasis pancasila dan UUD-45.
Inilah pekerjaan rumah pimpinan dan segenap anak bangsa yang bertanggungjawab untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia secara substantif, bukan formalitas dan menghambur-hamburkan keuangan negara dan masyarakat hanya untuk kegiatan formalitas dan pencitraan.
